Pj Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara Tutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan 36

Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara, Menutup Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXVI Tahun 2024.

Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara menutup kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan XXXVI Tahun 2024 di Aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Pandeglang Jumat (20/12/2024). 

Dalam sambutannya, Usman berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pelatihan terus melakukan inovasi-inovasi baru dalam peningkatan pelayanan masyarakat.

“Inovasi itu juga sangat bermanfaat dan sangat strategis untuk mendukung perbaikan kinerja organisasi dan pelayanan publik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Usman menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemprov Banten untuk menyelenggarakan PKN. 

Menurutnya, pelatihan PKN ini sangat istimewa dikarenakan bukan hanya diikuti peserta dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Provinsi Banten melainkan juga dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan rangkaian proses pembelajaran selama lebih dari 3,5  bulan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Usman juga mengapresiasi kepada peserta yang disela-sela rutinitas padat dan beban pekerjaan luar biasa, peserta mampu menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dan target output pelatihan yaitu proyek perubahan bersifat terobosan inovatif.

“Semangat dan komitmen para peserta merupakan cerminan integritas dan sebagai bukti bahwa seluruh peserta sebagai pemimpin perubahan yang telah siap terlibat langsung dan andil dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam mendukung pembangunan nasional,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten Untung Saritomo mengatakan seluruh peserta pada PKN Tk. II Angkatan XXXVI Tahun 2024 ini telah mengikuti Pembelajaran Klasikal Tahap I sebanyak 27 Jam Pelajaran (JP), Pembelajaran Mandiri sebanyak 57 JP dan E-learning sebanyak 174 JP. 

Sedangkan Pembangunan Komitmen Bersama telah diikuti para peserta sebanyak 27 JP serta Pembelajaran Klasikal Tahap II sebanyak 70 JP dengan rincian Pembelajaran Klasikal, Seminar Rancangan Proyek Perubahan dan Visitasi Kepemimpinan Nasional dengan lokus kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung.

“Seluruh peserta juga telah menjalani Aktualisasi Kepemimpinan Strategis yang dilaksanakan sebanyak 540 JP atau selama 60 (enam puluh) Hari Kalender bertempat di tempat kerja asal Peserta atau tempat lain sesuai dengan kebutuhan,” terangnya.

“Sedangkan tahap akhir penyelenggaraan pelatihan yaitu Pembelajaran Klasikal Tahap III yang dijalani peserta sebanyak 28 JP,” tambahnya. (Tri/Red).

Paket Insentif Ekonomi untuk Masyarakat

 

Oleh : Dirandra Falguni

Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi masyarakat di tengah tantangan ekonomi dengan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan. Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, dihadiri oleh sejumlah menteri terkait seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Fokus utama dari kebijakan ini adalah melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pelaku usaha.

Sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan nasional. Namun, pemerintah juga menyadari dampak potensial kebijakan ini terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Oleh karena itu, sejumlah insentif telah dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani masyarakat kecil.

Misalnya, pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan PPN atau tarif 0% untuk barang dan jasa yang sangat esensial, seperti bahan kebutuhan pokok (beras, daging, ikan, telur, susu, gula konsumsi), jasa pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pemakaian listrik serta air minum. Langkah ini memberikan kelegaan bagi masyarakat luas, karena barang-barang ini menjadi bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk kelompok berpendapatan rendah, insentif tambahan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1% diterapkan pada barang kebutuhan pokok strategis seperti minyak goreng Minyakita, tepung terigu, dan gula industri. Dengan demikian, tarif PPN untuk komoditas ini tetap 11%, meskipun secara nasional tarifnya naik menjadi 12%. Kebijakan ini dipandang krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan kepada 16 juta penerima manfaat dari kelompok desil 1 dan 2 selama dua bulan pertama di tahun 2025. Diskon biaya listrik sebesar 50% untuk rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA juga diberikan pada periode yang sama, yang diproyeksikan membantu 81,4 juta pelanggan atau 97% dari pengguna listrik nasional.

Bagi masyarakat kelas menengah, pemerintah memastikan kesinambungan sejumlah insentif sebelumnya, seperti PPN DTP untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (EV), serta pembebasan bea masuk untuk kendaraan EV tertentu. Selain itu, kebijakan baru seperti PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid dan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP bagi pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan juga dirancang untuk menjaga stabilitas daya beli.

Untuk memberikan rasa aman bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), termasuk pelatihan dan akses informasi kerja.

UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, juga mendapatkan perhatian khusus dalam paket kebijakan ini. Perpanjangan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM hingga tahun 2025 menjadi salah satu upaya nyata untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun bahkan mendapatkan pembebasan pajak sepenuhnya.

Bagi sektor industri padat karya, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% untuk mendukung revitalisasi mesin-mesin produksi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional di pasar global.

Dalam paket kebijakan ini, pemerintah menekankan asas keadilan dan gotong royong. Barang dan jasa mewah, seperti makanan premium, pelayanan kesehatan premium, dan jasa pendidikan eksklusif, kini dikenakan tarif PPN sebesar 12%. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mencerminkan prinsip bahwa mereka yang memiliki kemampuan lebih besar harus berkontribusi lebih banyak. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan perlindungan penuh melalui berbagai fasilitas bebas pajak dan subsidi.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menambahkan bahwa insentif PPN untuk barang kebutuhan pokok seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula industri sangat penting untuk menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan tarif PPN. Ia mengatakan harga komoditas tersebut tidak akan berubah di tingkat konsumen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Paket Kebijakan Ekonomi ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan yang diberikan kepada UMKM dan sektor industri tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Di sisi lain, bantuan langsung kepada masyarakat menengah ke bawah memastikan bahwa daya beli tetap kuat, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi domestik sebagai salah satu pilar utama perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis bahwa insentif ini akan menjadi penopang daya konsumsi masyarakat menghadapi perubahan tarif PPN. Ia menegaskan penerima manfaat dari diskon listrik 50% mencapai 81,4 juta pelanggan, yang artinya hampir seluruh rumah tangga di Indonesia merasakan manfaat kebijakan ini.

Keberanian pemerintah dalam menjalankan reformasi perpajakan melalui kenaikan tarif PPN perlu diapresiasi, terutama karena kebijakan ini disertai dengan insentif yang jelas berpihak pada masyarakat kecil dan menengah. Pemerintah tidak hanya mengedepankan keadilan sosial, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dirancang, pemerintah membuktikan bahwa kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Langkah ini diharapkan dapat mengantarkan Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih kokoh dan berkeadilan di tahun-tahun mendatang.*

Hadiri Diskusi Hakordia 2024, Pj Gubernur Banten A Damenta: Nilai Antikorupsi Sebagai Early Warning

 

Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta, Kegiatan Diskusi Publik Bisa Menjadi Early Warning Yang Luar Biasa Untuk Tidak Korupsi.

Penjabat (Pj) Gubernur A Damenta mengatakan kunci dalam pemberantasan korupsi merupakan diri sendiri. Nilai antikorupsi pada diri dapat menjadi early warning agar tidak terlibat dan melakukan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan A Damenta dalam Diskusi Publik Memperingati Hari Antikorupsi Dunia (Harkodia) 2024 dengan tema 'Semangat Baru, Birokrasi Tanpa Korupsi' di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (20/12/2024).

"Kegiatan diskusi seperti ini bisa menjadi early warning yang luar biasa agar tidak korupsi," ungkapnya.

Selanjutnya, A Damenta menyampaikan tindakan korupsi dapat terjadi dimulai dari ego sektoral dan zona nyaman.

"Dan kuncinya untuk mengantisipasi itu terdapat dalam diri masing-masing dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi," katanya.

Selain itu, A Damenta berkomitmen untuk menjaga pemerintahan selama masa transisi kepemimpinan. Menurutnya, visi Presiden Prabowo Subianto telah jauh memandang ke depan, agar semua potensi akan dimaksimalkan dalam pembangunan.

"Saat ini paradigma harus cepat berubah, Pak Prabowo dalam visinya jauh ke depan. Semua potensi kembali membangun rakyat dan negara," imbuhnya.

Sementara, Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan RI M. Isra Ramli mengatakan pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu komitmen pemerintahan saat ini, terlihat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden pada point ke-7.

"Dalam Asta Cita point ke-7 itu di antaranya pemberantasan korupsi, dan itu disampaikan juga ketika Pak Prabowo setelah dilantik," ujarnya.

Dikatakan, dalam memberantas korupsi harus ditanamkan dan membangun integritas yang baik dan kuat.

"Diawali dengan menanamkan dan membangun integritas personal dan kemudian integritas profesional," katanya.

Di tempat yang sama, Aktivis Antikorupsi yang juga Direktur Eksekutif ALLIP Uday Suhada menilai, permasalahan korupsi sangat susah dihilangkan. Akan tetapi bagaimana bersama-sama untuk menekan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

"Korupsi adalah musuh bersama. Kita minimalisir seminim-minimnya," pungkasnya. (Ibs/Red).

Persiapkan Transisi, Pj Ketua TP PKK Provinsi Banten Irmawaty Habie Damenta Gelar Rapat Dengan TP PKK Kabupaten/Kota

Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Irmawaty Habie Damenta, Menggelar Rapat Dengan TP PKK Kabupaten/kota Se-Provinsi Banten.

Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Irmawaty Habie Damenta menggelar rapat dengan TP PKK Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Rapat dilaksanakan di Aula Gedung PKK Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (20/12/2024).

“Rapat bertujuan untuk mengakomodir informasi dan progres kerja dari PKK Kabupaten/Kota,” ungkap Irmawaty.

Dikatakan, masa tugas dirinya di Provinsi Banten tergolong singkat. Bertugas di ujung tahun dan dalam masa transisi untuk menyelaraskan program yang dahulu dengan yang akan datang.

“Jadi kami membutuhkan informasi data untuk kita persiapkan, kita sampaikan kepada Ibu Ketua TP PKK terpilih nantinya sehingga bisa langsung landing dengan smooth nantinya,” jelas Irmawaty.

Dirinya juga mengapresiasi program-program TP PKK Kabupaten/Kota banyak yang berhasil dan mendapatkan penghargaan serta juara nasional berkali-kali. (Ibs/Red)

Mengapresiasi Langkah Nyata Pemerintah Perangi Judi Online

 

Ilustrasi Permainan Judi Online

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas

Kontributor Persada Institute

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online yang semakin marak di era digital. Pasalnya, Judi online telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap moralitas masyarakat, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Berbagai langkah telah dilakukan, baik melalui regulasi, pengawasan ketat, hingga edukasi kepada masyarakat untuk memutus mata rantai kegiatan ilegal ini.

Kewaspadaan terhadap judi online tidak bisa diabaikan karena dampaknya yang merugikan bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui, judi online dapat memicu kecanduan yang mengarah pada masalah finansial dan sosial. Terlebih, ketagihan judi dapat mengakibatkan kehilangan kontrol diri dan menciptakan beban ekonomi yang besar bagi keluarga, dengan meningkatkan risiko utang dan kebangkrutan. Dampak psikologis juga signifikan, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Selain itu, judi online sering kali melibatkan praktik ilegal, seperti pencucian uang dan penipuan, yang merusak stabilitas sosial. 

Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadi garda terdepan dalam upaya ini. Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawati, menjelaskan bahwa hingga 17 Desember 2024, pihaknya telah mengambil tindakan terhadap lebih dari 5,4 juta konten terkait perjudian online sejak 2017. Tindakan ini mencakup situs, akun media sosial, hingga aplikasi yang terafiliasi dengan praktik tersebut.

Pada periode 1–17 Desember 2024 saja, Kemkomdigi berhasil menghapus lebih dari 122.000 konten yang terindikasi mempromosikan judi online. Penindakan ini dilakukan melalui laporan masyarakat, lembaga terkait, serta patroli siber aktif. Molly juga menyebut bahwa selama kurun waktu 20 Oktober hingga 17 Desember 2024, lebih dari 560.000 konten judi online telah diblokir. Konten tersebut mencakup situs, IP, dan akun-akun di berbagai platform media sosial, seperti Meta, Google, YouTube, X, Telegram, dan TikTok.

Langkah tegas ini juga mencakup pemblokiran akun-akun media sosial dengan jumlah pengikut besar yang digunakan untuk promosi perjudian online. Beberapa di antaranya adalah akun @prabusports.ofc, @asupan.goyang, dan @zona_karaoke, yang masing-masing memiliki ratusan ribu pengikut. Molly menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga mengganggu stabilitas sosial.

Kemkomdigi juga memperingatkan masyarakat tentang modus yang sering digunakan sindikat judi online, yaitu perekrutan pengepul rekening. Pengepul ini bertindak sebagai perantara untuk menyamarkan transaksi ilegal. Molly menambahkan bahwa modus ini sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang atau transaksi terlarang lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan atau kolaborasi yang mencurigakan.

Dukungan terhadap pemberantasan judi online juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melawan judi online. Menurutnya, dampak negatif dari judi online sudah sangat jelas terlihat, terutama dalam sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa praktik ini telah merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat.

Cucun juga menyoroti tingginya angka pelaku judi online di Jawa Barat, berdasarkan data digital dari Kemkomdigi. Ia mendorong masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan judi online atau pinjaman online ilegal. Menurutnya, sosialisasi tentang cara melaporkan aktivitas tersebut menjadi sangat penting, dan ia mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Selain pemerintah dan parlemen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga aktif dalam memerangi judi online. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menyoroti pentingnya pendekatan moral dan spiritual dalam mengatasi masalah ini. Ia menjelaskan bahwa salah satu dampak utama judi online adalah meningkatnya kemiskinan akibat kerugian finansial yang dialami para pelaku.

Menurut Kiai Anwar, lemahnya moralitas menjadi tantangan besar dalam pemberantasan judi online. Ia menekankan bahwa meskipun akun-akun judi online telah ditutup dan pelaku ditindak oleh pihak berwenang, jika mentalitas masyarakat belum berubah, maka praktik ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, ia mengusulkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk edukasi moral dan agama, untuk mencegah masyarakat terjerumus lebih jauh.

Komitmen bersama antara pemerintah, parlemen, dan tokoh agama ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi memerlukan kolaborasi dari semua elemen masyarakat. Dengan dukungan yang kuat, upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman judi online.

Namun, tantangan dalam upaya ini tetap besar. Pemerintah harus menghadapi adaptasi teknologi yang terus dilakukan oleh sindikat judi online, serta memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum dapat berjalan efektif. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat penting. Kesadaran kolektif untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online dan melaporkan indikasi praktik tersebut dapat menjadi langkah preventif yang sangat berarti.

Dengan berbagai langkah tegas yang telah dilakukan, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam melindungi masyarakat dari bahaya judi online. Kolaborasi dengan parlemen, tokoh agama, dan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini. Diharapkan, komitmen bersama ini dapat membawa perubahan nyata dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bermartabat.*

Apresiasi Warbin, Pj Gubernur A Damenta: Inovasi Pelayanan Masyarakat Polda Banten

Pj Gubernur Banten A Damenta apresiasi Warung Bhabinkamtibmas (Warbin) Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten. Menurutnya Warbin ini merupakan suatu terobosan inovasi yang sangat luar biasa terhadap pelayanan masyarakat juga dapat meminimalisir tingkat  kriminalitas di lokasi keramaian terutama saat perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. 

Hal itu dikatakan A Damenta usai mendampingi Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto saat Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Maung 2024 di Markas Besar Polisi (Mapolda) Banten Jl Syech Nawawi Al Bantani, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (20/12/2024).

"Saya sangat apresiasi Inovasi Warbin ini. Suatu terobosan inovasi Bapak Kapolda yang sangat strategis dalam pendekatan kepada masyarakat," ujarnya.

Dikatakan, dengan adanya Warbin ini masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kriminalitas serta masyarakat juga dapat menyampaikan aduan di lokasi keramaian baik di lokasi pelayanan publik maupun di lokasi wisata kepada petugas Warbin yang dibekali kemampuan keamanan.

"Petugas Warbin dibekali dengan kemampuan keamanan yang baik, jadi masyarakat bisa melapor, berkeluh kesah, ngobrol dengan petugas. Ini sangat bagus sekali," terangnya.

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2024 ini digelar Jajaran Polda Banten dalam rangka pengamanan Natal 2024 dan tahun baru 2025. 

Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto di kesempatan itu mengatakan dibentuknya Warung Bhabinkamtibmas ini merupakan suatu layanan pendekatan kepada masyarakat dalam menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan solusi nyata yang sedang dihadapi masyarakat.

"Kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat juga melakukan komunikasi publik yang baik. Kami juga memastikan masyarakat mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan terhadap Polri," terangnya.

"Selain pelayanan masyarakat, Warbin ini mempunyai dua tujuan yaitu upaya mencegah kejahatan dan kriminalitas, dan menjadikan polri lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan laporan atau aduan juga kepada petugas kami," tambahnya.

Dikatakan, Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Maung 2024 ini melibatkan 4.310 personil terdiri dari unsur Polri sebanyak 2.953 baik dari jajaran Polda maupun Polres-Polres yang ada di wilayah Hukum Polda Banten dan melibatkan sebanyak 1.357 personil dari instansi terkait. 

"Personil ini kita bagi di 51 pos yang terdiri dari 40 Pos Pengamanan, 9 Pos Pelayanan dan 2 pos terpadu," jelasnya.

"Dalam pengamanan Hari Raya Natal 2024 sebanyak 103 Tempat Ibadah Gereja yang kita amankan serta personil terbagi di 92 tempat wisata," tambahnya.

Dijelaskan Kapolda Banten selain lokasi wisata, dan pemukiman warga, kegiatan pengamanan juga terfokus kepada masyarakat yang akan melakukan penyebrangan ke Pulau Sumatera.

"Ada tiga pelabuhan besar yang mendukung masyarakat untuk melakukan penyebrangan ke Pulau Sumatera yaitu melalui Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan bantuan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara," ujarnya.

Dijelaskan, untuk pelabuhan Pelindo Ciwandan digunakan untuk penyebrangan masyarakat yang menggunakan roda dua, bus yang berukuran kecil maupun berukuran besar. Kemudian lanjutnya untuk pejalan kaki dan kendaraan umum pribadi dapat melalui 7 (tujuh) dermaga dan 1 dermaga eksekutif di pelabuhan Merak. Untuk pelabuhan BBJ difokuskan kendaraan truk yang berukuran diameter 7 ke atas.

"Kemudian kami akan memberlakukan rekayasa-rekayasa lalu lintas jika terjadi situasi kemacetan kendaraan yang akan mengekor sampai ke jalan tol dengan kondisi kuning bahkan merah," ucapnya.

"Rekayasa yang dilakukan dengan cara delay sistem dan memanfaatkan buffer zone di kilometer 43 dan 68 di jalan tol. Dan di jalur non Tol memanfaatkan lokasi Indah Kiat serta memanfaatkan Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang akan menuju ke Pelabuhan Ciwandan," tambahnya. (Tri/Red)

Polda Banten Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Maung 2024

 

Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Memimpin Apel Gelar Pasukan Lilin Maung 2024, Dalam Rangka Pengamanan Natal Dan Tahun Baru 2025.

Serang - Dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 Polda Banten laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Maung 2024 bertempat di Lapangan Apel Mapolda Banten pada Jum’at (20/12).

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto didampingi Pj. Gubernur Banten Bapak Ucok Abdulrauf Damenta, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen Tni Fierman Sjafirial Agustus, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki, Danlanal Banten Kolonel Laut Arif Rahman Kadishub Provinsi Banten Bapak Tri Nurtopo, dan PJU Polda Banten, serta dihadiri Pasukan TNI, Polri, BNPB Provinsi Banten.

Dalam sambutannya Kapolda Banten menyampaikan amanat Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. “Apel Gelar Pasukan ini merupakan bentuk komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personel maupun sarpras dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Sebagaimana penekanan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Apel Kasatwil Polri bahwa, Nataru di depan mata. Saudara akan sibuk, Saudara akan capek, jadi laksanakan tugas pengamanan dengan baik Untuk itu, kita harus mempersiapkan seluruh rangkaian pengamanan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi pengamanan Nataru kali ini bersamaan dengan pengamanan sisa tahapan Pilkada Serentak, sehingga perlu diantisipasi adanya potensi gangguan lainnya yang dapat terjadi,” ucap Kapolda Banten.

Kapolda Banten menjelaskan demi menjamin keamanan Nataru, Polda Banten bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi Operasi Lilin Maung 2024 yang akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 21 Desember 2024 s.d. 2 Januari 2025. “ Jumlah personel yang dilibatkan dalam Operasi ini 4310 personel, terdiri dari unsur Polri sebanyak 2953 personel baik Polda maupun Polres jajaran, kemudian untuk instansi terkait sebanyak 1357 personel, selanjutnya Polda Banten telah membangun 51 pos yang terdiri dari 40 pos PAM, 9 pos Pelayanan, dan 2 pos Terpadu yang tersebar di wilayah hukum Polda Banten guna menjamin keamanan pada 103 Gereja dan 92 tempat Wisata,” jelas Kapolda Banten

“Kami sangat terfokus diwilayah merak, karena menjadi tempat penyebarangan masyarakat yang akan mudik ke wilayah Sumatera melalui 3 Pelabuhan yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan BBJ yang akan mendukung pelaksanaan penyeberangan. Untuk di pelabuhan Ciwandan digunakan untuk menyeberang masyarakat yang menggunakan roda 2 kemudian BUS baik berukuran kecil dan besar, kemudian ada 7 dermaga di Pelabuhan Merak untuk penyeberangan yang berjalan kaki, kendaraan umum mobil pribadi, kemudian Pelabuhan BBJ difokuskan untuk kendaraan Truk,” Kata Kapolda Banten.

Kapolda Banten menambahkan bahwa Polda Banten melakukan rekayasa Lalu Lintas apabila terjadi situasi kemacetan. “Polda Banten melakukan rekayasa Lalu Lintas apabila terjadi situasi kendaraan mengekor sampai jalan Tol dengan kondisi kuning bahkan merah, kita akan melakukan rekayasa dengan melakukan delaying system dan buffer zone di KM 43, KM 68, dan Indah Kiat,” tambah Kapolda Banten.

Diakhir Kapolda Banten mengucapkan terima kasih kepada personel pengamanan. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel pengamanan yang terdiri dari unsur TNI-Polri, BNPB, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Mitra Kamtibmas lainnya, maupun seluruh pihak terkait lainnya yang turut berpartisipasi dalam mendukung Operasi Lilin Maung 2024,” tutupnya (Bidhumas). (Ibs/Red)