Tutup Gelar TTG XX, Gubernur Andra Soni Dorong Inovasi Desa Dukung Asta Cita

Gubernur Banten Andra Soni, Meninjau Produk Peserta Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG), Tingkat Provinsi Banten.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan solusi atas berbagai persoalan lingkungan. Kehadiran inovasi dari tingkat bawah ini dinilai sejalan dengan Asta Cita ke-6, yakni membangun dari desa.

​“Apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para inovator dari seluruh kabupaten/kota yang telah menghadirkan berbagai gagasan dan karya untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Andra Soni saat menutup Gelar TTG XX dan Lomba TTG Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 di Eco Plaza, Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Kamis (3/9/2026).

​Pada kesempatan tersebut, Gubernur Andra memberikan apresiasi khusus terhadap sejumlah karya inovatif masyarakat, mulai dari kompor bakar oli bekas, kayu sintetis dari limbah pertanian, aplikasi e-Posyandu, hingga genset mini 1.500 watt. Ia meyakini, melalui gelaran TTG dan sinergi program pemberdayaan desa, jumlah desa maju dan mandiri di Banten akan terus bertambah.

​Saat ini, tercatat terdapat 99 desa mandiri, 378 desa maju, dan 701 desa berkembang di Provinsi Banten.

​“Pemprov Banten terus mendukung penguatan kapasitas pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan yang berkeadilan hingga ke tingkat desa. Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,” paparnya.

​Sebagai wujud nyata dukungan tersebut, pada tahun 2026 Pemprov Banten menyalurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp120 juta per desa untuk 1.238 desa, dengan total anggaran mencapai Rp148 miliar.

​Di bidang infrastruktur, Pemprov Banten juga telah merealisasikan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) pada 2025 yang berhasil menangani 62 ruas jalan dan satu jembatan dengan total panjang 71 kilometer. Selain itu, dibangun pula tujuh daerah irigasi sepanjang 6,90 kilometer yang mampu mengairi 881,28 hektare sawah.

​“Menghadirkan layanan infrastruktur dasar yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat, khususnya bagi para petani, adalah prioritas. Dengan dukungan APBN, ke depan akan ditangani 12 daerah irigasi sepanjang 80,81 kilometer untuk melayani 9.259 hektare sawah,” tambah Andra.

​Ia optimistis, infrastruktur dan irigasi yang memadai akan memicu lahirnya berbagai inovasi baru dari desa. “Dari desa banyak potensi yang bisa digali dan SDM-nya unggul. Bapak Presiden menjadikan desa sebagai titik awal keberhasilan,” tegasnya.

​Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Gunawan Rusminto, melaporkan bahwa Gelar TTG merupakan agenda tahunan untuk menampilkan karya cipta inovasi anak bangsa.

​“Kegiatan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kreasi dan inovasi masyarakat untuk menjadi juara sekaligus mendorong kemajuan daerah,” ujar Gunawan.

​Inovasi nyata tersebut salah satunya dibuktikan oleh tim peraih Juara I kategori inovasi yang menciptakan kayu sintetis antirayap dari ekstrak daun sirsak. Muhammad Fauzan Tri, anggota tim tersebut, menjelaskan bahwa ia bersama Muhamad Alfa Rivai dan Muhamad Alfarizi membuat produk ramah lingkungan berbahan limbah pertanian yang dicampur dengan resin.

​“Namanya Ecovibe Wood. Bahannya dari jerami dan resin. Produk ini bisa dimanfaatkan untuk lantai, plafon, dan dinding bangunan,” pungkas Fauzan. (Red).

Pemkot Serang Dorong Produk Lokal Masuk Rantai Pasok Perhotelan hingga Program MBG

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, (Dinkopumkperindag) Kota Serang, Wahyu Nurjamil.

SERANG — Pemerintah Kota Serang terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu memperluas pasar melalui penguatan rantai pasok di berbagai sektor.

Produk lokal Kota Serang nantinya diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar masyarakat, tetapi juga berpeluang masuk ke perusahaan besar, sektor perhotelan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Merah Putih.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat pra-Focus Group Discussion (FGD) Rantai Pasok dan Peta Jalan UMK dan IKM Kota Serang yang berlangsung di Aula BJB, Selasa (1/9/2026).

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkopumkperindag) Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap produk dan kapasitas pelaku UMKM serta IKM.

Menurutnya, pemetaan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui jenis produk yang tersedia, kemampuan produksi, serta sektor yang paling sesuai untuk menyerap produk tersebut.

“Para pengusaha UMKM dan IKM yang ada di Kota Serang, yang berkegiatan mikro itu akan kita salurkan sebagai suplai kepada perusahaan-perusahaan besar, termasuk juga suplai seperti MBG di SPPG maupun ke Koperasi Merah Putih,” ujar Wahyu.

Sejumlah produk khas daerah seperti kue satu, sate bandeng, rabeg, sayuran, dan berbagai makanan olahan lainnya dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk yang mampu masuk ke pasar dengan skala lebih besar.

Namun, Wahyu menegaskan bahwa perluasan pasar harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan produksi. Pelaku usaha dituntut menjaga kualitas, harga, kemasan, jumlah produksi, serta ketersediaan barang secara berkelanjutan.

Sektor perhotelan menjadi salah satu bidang yang diproyeksikan dapat menyerap produk UMKM lokal. Salah satu konsep yang tengah dipertimbangkan adalah menjadikan produk khas Kota Serang sebagai bagian dari layanan atau merchandise bagi tamu hotel.

Dengan pola tersebut, produk UMKM dapat memperoleh pasar yang lebih terjamin, sementara pihak hotel dapat menawarkan pengalaman yang mengangkat identitas lokal kepada para tamunya.

Pemkot Serang juga mempertimbangkan pemberian insentif kepada pelaku usaha perhotelan yang bersedia menjalin kemitraan dengan UMKM lokal. Insentif tersebut salah satunya dapat berupa pengurangan pajak restoran maupun pajak hotel.

Di sisi lain, program MBG melalui SPPG dinilai menjadi peluang besar bagi UMKM dan IKM karena membutuhkan pasokan dalam jumlah cukup besar. Meski demikian, pelaku usaha yang ingin menjadi pemasok harus memenuhi standar tertentu, terutama berkaitan dengan keamanan pangan, kualitas, volume, kontinuitas dan kandungan gizi produk.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha, Pemkot Serang berencana menggandeng sektor perbankan. Dukungan pembiayaan diperlukan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan produksi ketika memperoleh permintaan dalam jumlah lebih besar.

Selain pembiayaan, pemerintah juga akan melibatkan perguruan tinggi untuk membantu pengembangan serta pengujian produk.

Wahyu menjelaskan, informasi mengenai kandungan gizi menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki produk, khususnya jika akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

“Setiap UMKM itu harus dilihat nilai gizi produknya berapa. Nanti kita kerja sama dengan beberapa universitas,” katanya.

Selama ini, pengujian kandungan gizi sejumlah produk masih dilakukan dengan mengirimkan sampel ke Institut Pertanian Bogor (IPB). Pemkot Serang berharap perguruan tinggi di wilayah Kota Serang ke depan dapat mengambil peran dalam proses pengujian dan pengembangan produk lokal.

“Kalau sekarang biasanya kita mengirimkan produknya ke IPB untuk dikaji berapa nilai karbohidratnya, berapa proteinnya. Mudah-mudahan nanti bisa diinisiasi oleh universitas yang ada di Kota Serang,” ungkap Wahyu.

Melalui penguatan rantai pasok tersebut, Pemkot Serang berharap UMKM dan IKM lokal dapat naik kelas dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Pemerintah juga menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bertemunya pelaku usaha dengan calon pembeli, tetapi juga oleh kesiapan produk dalam memenuhi standar pasar.

Karena itu, peningkatan kualitas, kapasitas produksi, kesinambungan pasokan, kemasan, harga, keamanan pangan, kandungan gizi, serta akses permodalan akan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem UMKM dan IKM Kota Serang yang lebih kompetitif. (Red).

DLH Tangsel Uji Emisi Kendaraan di Tiga Lokasi, Sasar 1.500 Unit

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Melakukan Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Di Tiga Titik Selama Tiga Hari Mulai Tanggal 1 Sampai 3 September 2026.

TANGSEL – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan mengadakan kegiatan uji emisi kendaraan selama tiga hari, mulai 1 sampai 3 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program uji emisi yang rutin dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun.

Pelaksanaan uji emisi dilakukan di tiga titik berbeda. Pada Selasa (1/9), kegiatan berlangsung di Jalan Pahlawan Seribu, depan Ruko Malibu. Selanjutnya, pada Rabu (2/9), pengujian digelar di Jalan H. R. Rasuna Said, Pondok Jaya, depan RS Bina Medika Bintaro. Sementara pada Kamis (3/9), lokasi uji emisi berada di Jalan Boulevard Alam Sutra, depan Sport Center.

DLH Tangsel menetapkan target pengujian berdasarkan jenis bahan bakar kendaraan. Untuk kendaraan berbahan bakar solar, terdapat target pemeriksaan sebanyak 100 kendaraan setiap hari. Adapun kendaraan berbahan bakar bensin ditargetkan mencapai 400 kendaraan per hari. Dengan target tersebut, keseluruhan kegiatan. (Red).

Inflasi Kota Tangerang Tetap Terkendali, Terendah di Banten

(Arsip) Pedagang Ayam Potong Di Pasar Anyar, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

TANGERANG, 1 September 2026— Kondisi perekonomian di Kota Tangerang menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tangerang, tingkat inflasi pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,29 persen secara year on year.

Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan wilayah lain di Provinsi Banten. Sementara itu, rata-rata inflasi Provinsi Banten berada pada angka 2,95 persen.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang, Rute Ireng Wicaksono, mengatakan kondisi inflasi daerah masih berada dalam kategori stabil. Secara bulanan, inflasi Kota Tangerang tercatat sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen atau IHK mencapai 110,04.

Salah satu kelompok yang memberikan kontribusi terhadap inflasi Agustus adalah makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama dengan kenaikan harga sebesar 5,37 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,07 persen.

Pemerintah Kota Tangerang akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Selain pemantauan harga, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai upaya intervensi di lapangan untuk menjaga kestabilan harga, terutama menjelang akhir tahun.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Tangerang berharap tingkat inflasi dapat tetap terkendali sekaligus menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat di Kota Tangerang. (Red).

Pemkot Tangerang Ajukan Perubahan APBD 2026, Anggaran Daerah Naik

Wali Kota Tangerang H. Sachrudin Menyampaikan Penjelasan Raperda Perubahan APBD 2026 Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Sebagai Bagian Dari Tahapan Pembahasan Anggaran Daerah. 

TANGERANG, 1 September 2026 — Pemerintah Kota Tangerang mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan kondisi keuangan dan kebutuhan pembangunan daerah selama tahun berjalan.

Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (1/9/2026).

Sachrudin menjelaskan, perubahan APBD dilakukan karena terdapat perkembangan dalam pelaksanaan anggaran yang membuat sejumlah target dan kebutuhan daerah perlu disesuaikan dari perencanaan sebelumnya.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,183 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp33,338 miliar dibandingkan anggaran awal sebesar Rp5,150 triliun.

Sementara itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang merencanakan belanja sebesar Rp5,764 triliun, atau bertambah Rp214,387 miliar dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp5,550 triliun.

Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa penyesuaian, di antaranya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dengan adanya perubahan pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kota Tangerang mengalami defisit sebesar Rp581,048 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan nilai yang sama.

Wali Kota Tangerang menegaskan bahwa perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan perubahan nominal anggaran. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemkot Tangerang juga berkomitmen agar pengelolaan anggaran tetap dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, rancangan perubahan APBD 2026 akan dibahas bersama DPRD Kota Tangerang. Pemerintah berharap proses pembahasan dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain pembahasan perubahan APBD, Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang tersebut juga diisi dengan penyampaian penjelasan mengenai dua Raperda yang merupakan inisiatif DPRD. (Red).

Pemkab Lebak dan Pemkot Serang Dorong Kerja Sama Pembangunan Lintas Daerah

Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidik, Usai Melakukan Pertemuan Dengan Wali Kota Serang Budi Rustandi, Selasa, (01/09/2026).

SERANG, 1 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kota Serang sepakat memperkuat komunikasi serta kerja sama dalam mendukung pembangunan di Provinsi Banten. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya dengan Wali Kota Serang Budi Rustandi, Selasa (1/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kota Serang tersebut menjadi bagian dari langkah mempererat hubungan antarpemerintah daerah. Selain bersilaturahmi, kedua pihak membahas peluang kolaborasi pada sejumlah sektor yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Lebak Mochamad Hasbi mengatakan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Hasbi menyampaikan bahwa kolaborasi antarkepala daerah merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Gubernur Banten Andra Soni. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan Banten yang maju, adil, merata, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejumlah bidang dinilai berpotensi menjadi fokus kerja sama antardaerah. Di antaranya adalah penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembangunan dan peningkatan konektivitas jalan, ketahanan pangan, serta pengawalan berbagai program prioritas pemerintah pusat.

Hasbi menilai konektivitas antarwilayah menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang semakin baik dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas perdagangan dan distribusi barang antardaerah.

Selain infrastruktur, ketahanan pangan juga menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Sinergi antara daerah dinilai dapat membantu memperkuat ketersediaan serta distribusi pangan di wilayah Banten.

Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Hasbi untuk membangun komunikasi langsung dengan Budi Rustandi sebagai sesama kepala daerah. Komunikasi yang intensif diharapkan dapat mempermudah koordinasi apabila terdapat program atau persoalan pembangunan yang melibatkan lebih dari satu wilayah.

Ke depan, Pemkab Lebak dan Pemkot Serang diharapkan dapat mengembangkan bentuk kerja sama yang lebih konkret sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Kolaborasi lintas daerah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antarpemerintah, tetapi juga menghasilkan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung kemajuan Provinsi Banten secara bersama-sama. (Red).

PAD Kota Serang 2026 Tembus Proyeksi Rp553 Miliar, Investasi Jadi Salah Satu Pendorong

Wali Kota Serang Budi Rustandi.

SERANG, 2 September 2026 — Pemerintah Kota Serang memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 mencapai Rp553,24 miliar.

Nilai tersebut berada jauh di atas target yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang 2025–2030, yakni sebesar Rp412,92 miliar.

Selisih antara proyeksi APBD dan target RPJMD mencapai sekitar Rp140,31 miliar. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari perkembangan kondisi ekonomi dan investasi Kota Serang yang dinilai lebih baik dibandingkan perkiraan awal.

Kepala Bapperida Kota Serang, W. Hari Pamungkas, menjelaskan bahwa target dalam RPJMD menggunakan data dasar perekonomian pada 2025. Ketika penyusunan APBD 2026 dilakukan, kondisi aktual menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang turut meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Menurut Hari, kenaikan PAD kemudian berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam menyusun belanja daerah. Meski demikian, peningkatan belanja tetap diarahkan pada program yang menjadi prioritas dan mendukung indikator kinerja pemerintah daerah.

Selain PAD, perubahan proyeksi pendapatan Kota Serang juga dipengaruhi oleh komponen lain, termasuk pendapatan transfer dan beberapa sumber pendapatan yang mengalami penyesuaian estimasi.

Hari optimistis target pendapatan yang telah direncanakan dapat dicapai pada 2026. Evaluasi terhadap capaian tersebut nantinya juga akan menjadi bahan dalam menyusun perencanaan anggaran dan pembangunan pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi memberikan apresiasi kepada jajaran organisasi perangkat daerah yang dinilai terus berupaya meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong pembangunan daerah.

Budi menilai peningkatan kapasitas fiskal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu dampak yang diharapkan adalah meningkatnya investasi yang dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi warga Kota Serang.

Namun, berdasarkan data Portal SIKD Kementerian Keuangan RI, hingga 31 Agustus 2026, realisasi PAD Kota Serang baru mencapai Rp243,85 miliar dari target Rp553,24 miliar. Artinya, realisasi tersebut berada di angka sekitar 44,08 persen.

Capaian tersebut menjadi pekerjaan yang masih harus dikejar pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran. Pemkot Serang tidak hanya perlu mengoptimalkan sumber pendapatan, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan sesuai dengan program prioritas.

Pemerintah Kota Serang berharap peningkatan PAD dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas lapangan pekerjaan, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan ekonomi dan investasi juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Pemerintah Kota Serang agar daerah tersebut semakin layak sebagai ibu kota Provinsi Banten. (Red).