​BNN Bongkar Jaringan Narkoba Internasional WNA Rusia di Bali, Sita 7,8 Kg Hashis Asal Thailand

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komjen Pol Suyudi Ario Seto. (Ist)

Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI berhasil membongkar jaringan narkotika internasional asal Rusia di Bali dengan menyita barang bukti berupa narkotika jenis hashish seberat 7,8 kilogram bruto. Narkoba tersebut diketahui berasal dari Thailand.

​Dalam operasi tersebut, tim gabungan BNN RI (Direktorat Interdiksi) bersama Bea Cukai berhasil mengamankan dua orang warga negara asing (WNA) asal Rusia, yakni seorang wanita berinisial KK (51) dan seorang pria berinisial SK (39).

​Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen mengenai adanya penyelundupan narkotika melalui jalur udara.

​“Tim gabungan BNN bersama Bea Cukai Soekarno-Hatta menerima informasi mengenai adanya sebuah koper mencurigakan yang dibawa oleh seorang penumpang dari Thailand dengan tujuan Jakarta,” ujar Komjen Suyudi, Sabtu (6/6/2026).

​Setelah dilakukan pemeriksaan, koper yang dibawa oleh penumpang wanita berinisial KK tersebut ternyata berisi narkotika jenis hashish seberat 7,8 kg. Mengetahui barang tersebut akan didistribusikan ke wilayah Bali, petugas kemudian melakukan strategi controlled delivery (penyerahan di bawah pengawasan) untuk memantau pergerakan pelaku.

​Pelaku KK terpantau melanjutkan perjalanan menuju Bali menggunakan mobil rental. Ia menyeberang melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Setibanya di Bali, KK kemudian bertemu dengan seorang pria sesama WN Rusia, yakni SK, yang bertindak sebagai penjemput atau pengendali di lapangan.

​Namun, saat menyadari aksi mereka telah diendus oleh petugas, pelaku SK sempat mencoba melarikan diri dengan kendaraannya dan menurunkan KK beserta koper narkoba tersebut di kawasan Jalan Raya Bangli. Aksi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku pun sempat terjadi sebelum akhirnya SK berhasil dibekuk di daerah Dusun Cingang, Bangli.

​Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan oleh pihak berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut. BNN menegaskan akan terus melakukan pengembangan guna membongkar jaringan narkotika internasional ini hingga ke akar-akarnya, termasuk memburu pelaku lain yang diduga masih bersembunyi di Bali. (Red)

Tinjau Sekolah Rakyat Pandeglang, Gubernur Andra Soni Pastikan Pembangunan Sesuai Target

Gubernur Banten Andra Soni, Meninjau Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Banten, Di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Untuk Memastikan Berjalan Sesui Target.

Gubernur Andra Soni memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Banten di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, berjalan sesuai target. Saat meninjau lokasi pada Senin (08/6/2026), Gubernur mengatakan bahwa sekolah yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis itu ditargetkan selesai akhir Juni dan mulai beroperasi pada Juli 2026.

Berdasarkan laporan Kementerian PU, progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Pandeglang telah mencapai 67,71 persen. Sejumlah bangunan utama sudah memasuki tahap pemasangan atap sehingga pekerjaan arsitektur dan penyelesaian interior dapat dipercepat.

“Progresnya sesuai dengan yang ditargetkan. Target operasional di Juli,” kata Andra Soni.

Ia menilai, Sekolah Rakyat menjadi peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Andra Soni, pada tahun ajaran 2026-2027 Sekolah Rakyat Pandeglang akan menampung sekirar 500 siswa dari berbagai daerah di Banten dengan prioritas warga Kabupaten Pandeglang. Fasilitas yang dibangun juga cukup lengkap, meliputi gedung pendidikan, asrama, gedung serbaguna, dapur, kantin, rumah ibadah, serta sarana pendukung lainnya.

Sementara itu, Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Kementerian PU, Nabil Muhammad mengatakan, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebak juga telah mencapai 66,42 persen.

“Untuk Pandeglang sudah 67,71 persen, sementara Lebak sekitar 66,42 persen,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan terus dilakukan melalui penambahan tenaga kerja, peralatan, material, serta pekerjaan arsitektur yang dikerjakan secara paralel. Pihaknya optimistis seluruh pekerjaan, termasuk jalan kawasan, dapat selesai pada akhir Juni dan difungsikan pada Juli 2026.

Di sisi lain, proses verifikasi calon siswa masih berlangsung. Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Banten, Farhah Syibli mengatakan, verifikasi dilakukan secara door to door di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten dengan memprioritaskan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat Pandeglang akan membuka masing-masing tiga rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas 30 siswa per rombongan. Farhah menyebut kuota siswa SMA telah terpenuhi, sementara proses verifikasi untuk SD dan SMP masih berjalan karena masih terdapat kuota yang belum terisi.

Dengan progres pembangunan yang terus meningkat dan proses seleksi peserta didik yang berlangsung, Sekolah Rakyat Pandeglang diharapkan mulai beroperasi pada Juli 2026 sebagai pusat pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Banten.

(Red).

Wagub Dimyati Apresiasi Iwapi Banten Beri Kontribusi Bidang Ketenagakerjaan

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, Melantik Dan Mengukuhkan Renny Fonda Sebagai Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD Iwapi) Provinsi Banten.

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi peran Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) yang ikut membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Ia juga bersyukur ada wanita yang jadi pengusaha sehingga membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan.

Hal itu diungkapnya Dimyati saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD Iwapi) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (8/6/2026).

"Iwapi itu kalau kita lihat adalah kumpulan para pengusaha wanita, tidak semua wanita seperti ibu-ibu yang ada di dalam Iwapi yang menjadi pengusaha," katanya.

Dimyati mengatakan, para wanita yang tergabung dalam Iwapi sangat menginspirasi, menjadi role model, menjadi contoh bagi wanita-wanita lain dan yang paling utama adalah menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kalau Iwapi ini adalah kumpulan wanita-wanita pengusaha yang memberikan bantuan sosial bagi yang lain dan memberikan manfaat, intinya Iwapi is the best," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Iwapi Provinsi Banten Renny Fonda mengatakan, anggota yang tergabung dalam organisasi ini adalah semua wanita yang memiliki usaha. Organisasi ingin bersinergi tidak hanya sesama pengusaha, tetapi juga dengan pemerintah daerah.

"Sinergi untuk memajukan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga. Semuanya komplit ada di situ," katanya.

Renny menerangkan, Iwapi bukan hanya organisasi yang sekedar kumpul-kumpul. Iwapi membuka lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga atau perempuan di seluruh Provinsi Banten. Salah satunya mengumpulkan sampah plastik yang dipotong kecil-kecil kemudian dijadikan paving block.

Ia menambahkan, untuk program kerja hingga akhir tahun, Iwapi Banten telah menyiapkan sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya kerja sama dengan Kementerian untuk sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Selain itu, Iwapi juga mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui kampanye digital dan lokakarya. Tujuannya mengangkat potensi lokal serta mempromosikan destinasi wisata di Provinsi Banten.

“Ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan potensi pariwisata di Banten sekaligus memberdayakan pelaku usaha perempuan yang bergerak di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Iwapi Nita Yudi mengatakan, organisasi saat ini sudah berusia 51 tahun dan dipercaya menjadi mitra strategis pemerintah. Ia berharap, organisasi ini menjadi mitra pemerintah daerah termasuk di Provinsi Banten.

"Semakin banyak perempuan menjadi pengusaha, maka ketahanan ekonomi keluarga akan dapat didukung artinya berdaya," katanya.

(Red).

Jelajahi Keindahan Ujung Kulon, Banten Tawarkan Pengalaman Wisata Alam Kelas Dunia

Provinsi Banten menawarkan pengalaman wisata alam kelas dunia melalui keindahan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Beragam destinasi eksotis mulai dari Pulau Peucang, Pulau Handeuleum, Pulau Panaitan, hingga Karang Copong menjadi daya tarik yang memadukan keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan petualangan wisata yang berkesan.

Untuk memperkenalkan potensi tersebut kepada masyarakat luas, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eli Susiyanti bersama mitra pariwisata melakukan eksplorasi sejumlah destinasi unggulan di kawasan TNUK. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi wisata di Provinsi Banten sebagai destinasi ekowisata unggulan nasional dan internasional.

Eli mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan lebih luas kekayaan wisata alam kepada masyarakat Indonesia maupun wisatawan mancanegara.

“Banten memiliki potensi wisata alam yang luar biasa dan tidak pernah kehabisan destinasi menarik untuk dikunjungi,” kata Eli Susiyanti, di Pulau Peucang, Kabupaten Pandeglang, Minggu (7/6/2026).

Menurut Eli, perjalanan eksplorasi dimulai dari Pulau Handeuleum yang menawarkan pengalaman wisata alam berupa tracking di kawasan mangrove serta pengamatan satwa liar yang hidup di habitat alaminya.

“Pulau Handeuleum kami melihat kawasan mangrove yang indah, menikmati wisata tracking, serta menyaksikan berbagai satwa liar yang menjadi kekayaan biodiversitas Ujung Kulon,” ujarnya.

Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Pulau Panaitan. Rombongan menginap selama satu malam untuk menikmati berbagai aktivitas wisata yang menjadi daya tarik pulau tersebut.

“Kemudian berlanjut ke Pulau Panaitan. di sana untuk mengeksplorasi keindahannya. Kami juga sempat melakukan surfing serta menikmati panorama sunrise dan sunset yang sangat memukau,” ungkap Eli.

Eksplorasi selanjutnya dilakukan ke sejumlah destinasi ikonik lainnya, termasuk Pulau Peucang yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan satwa liarnya, Karang Copong dengan pemandangan tebing karang yang eksotis, hingga Pulau Bocaan yang menawarkan keindahan alam yang masih sangat asri.

Eli berharap semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan menikmati keindahan alamnya. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan selama berwisata.

“Taman Nasional Ujung Kulon seluruh alamnya sangat indah dan layak dikunjungi. Datanglah ke Banten, namun dengan catatan bahwa alam Banten yang indah ini harus kita jaga bersama dan jangan sampai dicemari,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang wisatawan asal Bekasi, Jawa Barat, Dinda yang datang bersama kerabatnya Ade mengaku terkesan dengan keindahan Pulau Peucang yang untuk pertama kalinya ia kunjungi.

“Ini pertama kali saya ke Pulau Peucang. Seru dan keren banget. Saat sampai di sini ternyata pemandangannya benar-benar seindah yang saya lihat di media sosial. Banyak satwa liar yang bisa dilihat langsung di habitatnya,” kata Dinda.

Ia mengaku pengalaman berwisata di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon memberikan kesan yang mendalam dan membuatnya ingin kembali berkunjung.

“Lokasinya ternyata sebagus yang ada di media sosial, bahkan lebih indah. Sepertinya kami akan kembali lagi ke sini,” ujarnya.

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang berada di ujung barat Pulau Jawa dan menjadi habitat terakhir badak cula satu di dunia. Kawasan ini juga dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, pantai-pantai eksotis, hutan tropis yang masih alami, serta gugusan pulau yang menjadi daya tarik wisata unggulan Provinsi Banten. (RED).

JAM Street Hadir di Banten, Siap Dukung UMKM dan Ekonomi Digital Lokal

SERANG – Aplikasi transportasi online dan ekosistem digital karya anak bangsa, JAM Street, mulai memperkuat eksistensinya di Provinsi Banten. 

‎Hal itu ditandai dengan kegiatan konvoi yang diikuti sekitar 200 pengemudi di Kota Serang, sebagai upaya memperkenalkan layanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal.

‎Konvoi mengambil rute dari kantor pusat JAM Street menuju Alun-alun Kota Serang, Stadion Maulana Yusuf, Polda Banten, Cipocok Jaya, dan kembali ke titik awal.

‎Head Operasional JAM Street, Evan William, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk deklarasi kepada masyarakat bahwa JAM Street telah hadir dan beroperasi di Kota Serang maupun wilayah Banten.

‎"Kami ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa JAM Street sudah eksis di Kota Serang dan Banten. Konvoi ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan layanan kami secara lebih luas," ujarnya.

‎Ia menjelaskan, aplikasi yang telah beroperasi selama lebih dari tiga bulan itu saat ini memiliki sekitar 12.000 pengguna aktif. Selain itu, JAM Street didukung sekitar 800 pengemudi roda dua dan lebih dari 80 pengemudi mobil.

‎Menurut Evan, JAM Street hadir sebagai aplikasi multifungsi yang tidak hanya menyediakan layanan transportasi daring, tetapi juga berbagai layanan digital lainnya.

‎"Pengguna bisa menjadi pelanggan sekaligus driver. Di dalam aplikasi tersedia layanan transportasi motor dan mobil, layanan warung, kuliner, serta PPOB untuk pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan token listrik," katanya.

‎Untuk menarik minat masyarakat, JAM Street menghadirkan promo tarif khusus sebesar Rp 1 untuk perjalanan hingga empat kilometer.

‎"Dari sisi pengguna, tarifnya hanya Rp1 untuk jarak sampai empat kilometer. Sementara untuk driver, pendapatan tetap diterima secara penuh," kata Evan.

‎Selain itu, JAM Street menerapkan potongan komisi sebesar 5 persen bagi pengemudi. Skema tersebut diklaim lebih ringan dibandingkan sejumlah platform transportasi online lainnya.

‎

Evan menambahkan, perusahaan juga tengah menyiapkan sejumlah pengembangan fitur baru, mulai dari layanan bisnis ke bisnis (B2B), fitur kesehatan berbasis tantangan kebugaran, hingga pengembangan aset digital berbasis kripto yang akan diperkenalkan dalam waktu dekat.

‎Menurut Evan, fitur kesehatan dirancang untuk mendorong masyarakat menjalani pola hidup sehat melalui berbagai tantangan olahraga dan aktivitas kebugaran lainnya.

‎"Pengguna yang berhasil menyelesaikan challenge akan mendapatkan reward. Tujuannya agar masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan," ungkapnya.

‎Sementara itu, Direktur Operasional JAM Street, Mochtar Karim Wenno, mengatakan kehadiran platform tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Banten, khususnya pengemudi, konsumen, dan pelaku UMKM.

‎"JAM Street lahir dari Banten untuk Indonesia. Kami ingin menghadirkan perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat dan menciptakan ekosistem digital yang saling menguntungkan," katanya.

‎Ia berharap keberadaan JAM Street dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi.

‎Sementara salah seorang pengemudi JAM Street, Ida Farida, mengaku tertarik bergabung karena potongan komisi yang dinilai lebih kecil dibandingkan platform lain.

‎"Potongannya hanya 5 persen. Itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan kami sebagai driver," ujarnya.

‎Menurutnya, selain komisi yang lebih ringan, JAM Street juga menawarkan berbagai program bonus dan insentif yang menguntungkan mitra pengemudi.

‎"JAM Street sangat memanusiakan driver. Harapan kami aplikasi ini bisa terus berkembang di Banten karena benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan pengemudi," katanya.

‎Sebagai informasi, JAM Street merupakan ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu aplikasi, mulai dari transportasi, pesan-antar makanan, belanja kebutuhan harian, layanan kurir, hingga pembayaran digital.

‎Platform tersebut hadir sebagai penghubung antara masyarakat, pelaku UMKM, dan pengemudi dengan mengedepankan transaksi digital yang aman, mudah, dan transparan. (ADV).

Soroti Ucapan Najib Hamas KaitkanSoroti Aset dengan Anak Durhaka, Pengamat: Undang-undang Sudah Jelas, Harus Diserahkan

Pengamat Politik Dan Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul.

SERANG – Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul, menilai polemik pelimpahan aset antara Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang seharusnya tidak menjadi persoalan yang rumit.

Menurut Adib, aturan mengenai pelimpahan aset daerah hasil pemekaran sudah tersedia dan memiliki landasan hukum yang jelas. 

Karena itu, menurut pria yang juga 

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini penyelesaiannya seharusnya cukup mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kenapa saya katakan paling mudah, ada regulasinya, ada aturannya. Apa yang susah?" kata Adib saat dimintai tanggapan terkait sengketa aset Kota dan Kabupaten Serang, Selasa 2 Juni 2026. 

Ia menilai persoalan tersebut berpotensi menjadi rumit apabila terdapat kepentingan lain di luar ketentuan hukum yang berlaku.

"Kalau susah itu memang ada kekuatan-kekuatan politik di belakang yang membuat itu susah," ujarnya.

Adib membandingkan kasus Serang dengan proses pemekaran daerah lain yang menurutnya dapat diselesaikan tanpa polemik berkepanjangan. 

Ia mencontohkan hubungan antara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang mampu menyelesaikan proses pemisahan aset sesuai aturan.

"Yang sering membuat susah adalah political will, tangan-tangan yang tidak terlihat itu," katanya.

Pernyataan Wakil Bupati Serang Najib Hamas yang mengaitkan polemik aset dengan istilah anak durhaka juga mendapat sorotan dari Adib. 

Menurutnya, persoalan aset merupakan ranah hukum dan administrasi pemerintahan sehingga tidak perlu dikaitkan dengan istilah tersebut.

"Saya pikir tidak etis ya. Nggak ada urusannya. Apa urusannya undang-undang pakai durhaka dan tidak? Aturannya jelas, pakai itu saja," tegasnya.

Adib menilai penyelesaian sengketa aset harus berpegang pada aturan hukum, mengingat aset yang dipersoalkan merupakan aset negara yang pengelolaannya telah diatur melalui regulasi.

"Namanya aset negara. Masa aset negara punya Pemkab Serang tadinya karena sudah pecah harus menjadi aset Kota Serang, ini kan negara, ada aturannya, undang-undangnya jelas," katanya.

Ia mengingatkan bahwa penyelesaian yang tidak sesuai ketentuan hukum justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Kalau nggak sesuai undang-undang malah bisa jadi temuan, malah menjadi sangkutan hukum," ujarnya.

Terkait Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 yang menetapkan Ibu Kota Kabupaten Serang berada di Kecamatan Ciruas, Adib menilai ketentuan tersebut semakin memperjelas arah kebijakan pemerintah.

"Ya sudah clear. Undang-undang dibentuk itu kan ada naskah akademiknya dulu, baru ditetapkan jadi undang-undang," katanya.

Menurut Adib, polemik yang terus berulang justru menimbulkan pertanyaan mengenai pihak-pihak yang masih menghambat penyelesaian persoalan tersebut.

"Justru yang menjadi pengkhianat itu orang-orang yang menghalang-halangi ini semua menurut saya," ucapnya.

Ia menduga terdapat kepentingan tertentu yang merasa terusik dengan penyelesaian aset sehingga prosesnya berjalan lambat.

"Kadang-kadang tangan-tangan tak terlihat ini yang terusik dengan kepentingan-kepentingan di belakang. Itu saja," katanya.

Adib berharap seluruh pihak kembali berpegang pada aturan hukum yang berlaku. 

Menurutnya, negara telah memiliki mekanisme dan tahapan yang jelas untuk menyelesaikan persoalan aset antara daerah induk dan daerah hasil pemekaran.

"Kalau mereka masih mau menjadi orang yang dianggap waras, harus sesuai dengan undang-undang. Apalagi mereka berkuasa melalui undang-undang," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa polemik aset tidak akan menjadi persoalan rumit apabila seluruh pihak konsisten menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

"Karena semuanya ada tahapan, ada aturan yang jelas, clear," pungkasnya.(***)

Jalur Karier ASN Lebih Objektif, Kota Serang Terapkan e-Kinerja Harian

BKPSDM Kota Serang Menggelar Kegiatan Coaching Clinic e-Kinerja Harian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

SERANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang menjadi pemerintah kabupaten/kota pertama di Provinsi Banten yang menerapkan e-Kinerja harian bagi aparatur sipil negara (ASN).

Penerapan sistem tersebut diperkuat melalui kegiatan coaching clinic e-Kinerja harian bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional III Bandung yang digelar BKPSDM Kota Serang.

Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, mengatakan saat ini baru Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Serang yang telah menerapkan e-Kinerja harian di wilayah Banten.

“Di Provinsi Banten saat ini baru Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Serang yang telah menerapkan e-Kinerja harian,” katanya, Jumat (22/5).

Menurut Murni, penerapan e-Kinerja harian menjadi bagian penting dalam transformasi ASN digital di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Seluruh aktivitas kerja ASN nantinya akan tercatat langsung dalam sistem.

Ia menjelaskan, data e-Kinerja harian maupun bulanan akan menjadi dasar dokumentasi dan pendukung administrasi ASN secara digital dan terintegrasi.

Karena itu, BKPSDM Kota Serang menggelar coaching clinic untuk memperkuat pemahaman pegawai terkait implementasi sistem tersebut di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami hanya melakukan coaching kepada lima orang per OPD. Nantinya mereka akan menjadi PIC dan menyampaikan kembali materi ini di OPD masing-masing,” ujarnya.

Murni mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi BKN, masih ditemukan disparitas data kepegawaian, termasuk sekitar 1.500 data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Namun, setelah dilakukan penelusuran, persoalan tersebut terjadi karena data yang sudah final belum tersinkronisasi ke Sistem Informasi ASN (SIASN).

Menurutnya, penerapan e-Kinerja harian sebenarnya tidak rumit. ASN hanya perlu menuliskan pekerjaan yang benar-benar dikerjakan lengkap dengan dokumen pendukung atau eviden.

“Prinsipnya sederhana, tulis yang dikerjakan dan kerjakan yang ditulis,” kata Murni.

Ia menilai sistem tersebut akan membuat pola kerja ASN lebih tertata dan transparan. Selain itu, penerapan e-Kinerja juga menjadi bagian dari sistem manajemen talenta ASN yang mulai diterapkan Pemerintah Kota Serang.

Dengan sistem itu, jalur karier ASN dinilai akan lebih objektif karena berbasis capaian kerja dan kompetensi.

“Tidak ada lagi istilah siapa dekat dengan siapa atau siapa berada di belakang siapa. Semua tercatat berdasarkan kinerja dan kompetensi masing-masing,” ujarnya.

Kegiatan coaching clinic dipandu langsung oleh tim BKN Kantor Regional III Bandung dan akan dilanjutkan dengan monitoring di setiap OPD.

Murni meminta peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berdiskusi terkait kendala teknis yang dihadapi dalam penerapan e-Kinerja harian.

Ia berharap implementasi sistem digital ASN di Kota Serang dapat berjalan optimal dan meningkatkan profesionalisme pegawai di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, BKPSDM Kota Serang bersama BKN juga terus menghadirkan inovasi dan aplikasi pendukung mobilitas ASN secara nasional.

Melalui sistem tersebut, data jabatan, kinerja, hingga tunjangan pegawai nantinya dapat diakses secara transparan dan terintegrasi di seluruh Indonesia. (ADV).