Wagub Dimyati Dorong Banten Jadi Pilot Project Obligasi Daerah di Indonesia

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah Berharap Provinsi Banten Dapat Menjadi Daerah Percontohan Atau Pilot Projeck Penerapan Obligasi Daerah Di Indonesia.

Wakil Gubernur (Wagub) Achmad Dimyati Natakusumah berharap Provinsi Banten dapat menjadi daerah percontohan atau pilot project penerapan obligasi daerah di Indonesia. Penerapan ini agar ada skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan.

Hal ini disampaikan Dimyati saat menghadiri Sosialisasi Obligasi Daerah dalam Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Banten, yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat (10/4/2026). Obligasi daerah menurutnya dapat menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar dan cepat, tanpa harus menunggu kemampuan APBD.

“Pembangunan harus cepat karena menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau lambat, dampaknya juga ke masyarakat. Karena itu obligasi daerah bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, skema obligasi daerah pada prinsipnya tetap harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah serta jangka waktu kepemimpinan kepala daerah yang terbatas. Dalam satu periode kepemimpinan, pembangunan harus dirancang agar memberikan dampak ekonomi yang cepat, sehingga juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

“Kalau pembangunan cepat, maka income juga lebih cepat masuk. Tapi kalau lambat, dampaknya juga lambat,” katanya.

Dimyati mencontohkan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, pembangunan yang tidak utuh justru dapat meningkatkan biaya logistik dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Misalnya jalan yang dibutuhkan 10 kilometer, tapi baru terbangun 2 kilometer, tentu belum optimal,” jelasnya.

Menurutnya, skema obligasi daerah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek strategis sehingga manfaat ekonomi dapat segera dirasakan masyarakat. Ia mendorong daerah Kabupaten Pandeglang untuk dapat menjadi salah satu daerah awal yang menerapkan skema obligasi daerah di Banten, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan.

“Dengan percepatan pembangunan, biaya bisa ditekan, pendapatan meningkat, dan masyarakat ikut menikmati hasilnya. Nanti akan dihitung secara cermat berdasarkan kemampuan APBD dan kelayakan fiskal. Setiap daerah tentu berbeda kapasitasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten Adi Dharma mengatakan, OJK mendukung penuh upaya percepatan pembangunan daerah melalui penguatan akses keuangan, termasuk melalui instrumen pasar modal seperti obligasi daerah. Pembiayaan pembangunan harusnya tidak hanya bergantung pada perbankan, tetapi juga dapat diperkuat melalui pasar modal dan industri jasa keuangan non-bank.

“Kami ingin memberikan pemahaman terkait pasar modal, khususnya obligasi daerah, agar menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, instrumen pasar modal terdiri dari saham, reksadana, dan obligasi. Dalam konteks pembangunan daerah, obligasi menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek strategis.

“Dana yang dihimpun dari masyarakat melalui obligasi akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang kemudian memberikan imbal hasil kepada investor,” jelasnya.

Adi menambahkan, obligasi daerah biasanya diterbitkan untuk membiayai proyek strategis, dengan pengawasan ketat dari OJK untuk memastikan transparansi dan keamanan investasi. “Masyarakat yang membeli obligasi akan mendapatkan imbal hasil dengan tingkat bunga yang kompetitif. Ini aman karena dijamin oleh proyek pemerintah daerah,” pungkasnya.

(Adv).

Gubernur Andra Soni Dorong Setiap Sekolah di Banten Lakukan Gerakan Menanam

Gubernur Banten Andra Soni, Meminta Kepada Kepala-OPD Terkait Untuk Menindak Lanjuti Program Gerakan Menaman Di Setiap Sekolah Untuk Menumbuhkan Budaya Menanam Sejak Dini.

Gubernur Banten Andra Soni mendorong setiap sekolah melakukan gerakan menanam, baik di lahan secara langsung maupun melalui media polybag. Hal itu penting dilakukan untuk menumbuhkan budaya menaman sejak dini.

Selain sebagai media edukasi dan mendapatkan hasil tanam yang optimal, gerakan itu harus didampingi oleh seorang mentor yang berpengalaman. Sehingga dari pembelajaran menanam di sekolah itu, para siswa bisa menerapkannya di rumah masing-masing.

Hal itu diungkapkan Andra Soni saat melepas keberangkatan 21 petani milenial asal Banten yang akan melakukan magang di Jepang. Pelepasan dilakukan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (9/4/2026).

Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bunga, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Ruhyana. Di depan Gubernur Andra Soni, Ruhyana menceritakan upaya dirinya mengedukasi para pelajar untuk gemar menanam. 

Berbekal pengalaman bertaninya yang lebih dari 30 tahun, pria yang akrab disapa Yana ini membuka lahan pertanian seluas 1.000 meter untuk dijadikan sebagai media edukasi holtikultura bagi para pelajar. Untuk memperluas penyebaran program itu, di sela-sela aktivitas pertaniannya, Yana berkeliling ke sekolah-sekolah.

“Saya bersama teman-teman dari komunitas Urban Farming menyediakan lahan di rumah sekitar 150 hektare dibagi delapan Gapoktan. Sementara untuk yang dijadikan lahan edukasi pertanian itu sekitar 4.000 meter terdiri dari tanaman padi, ikan, ternak dan kebun 1.000 meter yang ditanami oleh berbagai jenis sayuran,” katanya.

Kepada anak-anak muda dan pelajar, Yana mengedukasi jika bertani tidak harus di lahan yang luas. Di lahan 1.000 meter atau bahkan di pekarangan rumah pun bisa dilakukan dengan penghasilan sekitar Rp 3 juta dalam satu bulan.

“Kerjanya juga hanya 60 jam dalam sebulan dan kerjanya juga santai 2 jam perhari cukup, termasuk tanamannya juga mudah perawatannya seperti kangkung, bayam dan pakcoy,” ujarnya.

Gubernur Andra Soni menyambut baik apa yang dilakukan oleh Ruhyana tersebut. Menurutnya, di tengah situasi geopolitik global saat ini, banyak negara yang khawatir akan kondisi ketahanan pangan. 

Bagi Indonesia, khususnya Provinsi Banten, kekhawatiran krisis pangan itu seharusnya tidak terjadi. Sebab kita dianugerahi dengan kondisi alam yang sangat subur dan bisa melakukan tanam kapanpun, tinggal bagaimana kemauan untuk nemanam itu kita perkuat.

“Gerakan yang dilakukan Mang Yana itu sudah sangat bagus dengan memberikan edukasi gemar menanam kepada para siswa,” katanya.

Andra Soni meminta kepada Kepala OPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian untuk bisa menindaklanjuti program itu. untuk tahap awal, Dinas Pendidikan bisa menunjuk beberapa sekolah yang mempunyai lahan cukup luas untuk dijadikan sebagai percontohan.

“Tapi tetap dilakukan pendampingan oleh Mang Yana agar ada proses pembelajaran di sana dan hasilnya juga bagus,” ujarnya.

Setelah berhasil diterapkan, program itu harus diperluas ke seluruh sekolah, utamanya sekolah yang menjadi kewenangan provinsi baik negeri maupun swasta yang sudah bekerjasama dengan Pemprov Banten.

“Ini tidak untuk dijual, yang penting bisa tumbuh budaya menanam di setiap siswa. Sehingga itu bisa menjadi salah satu bekal mereka ketika lulus nanti,” katanya.

(ADV).

Tinawati Andra Soni Sambut Baik Kehadiran PAUD Berbasis Masjid

Bunda PAUD Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Menerima Kunjungan Audiensi Dari BKTKI-DMI Provinsi Banten, Di Gedung PKK Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (09/04/2026).

Tinawati Andra Soni menyambut baik kehadiran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis di masjid-masjid. Sebagai Bunda PAUD Provinsi Banten, ia mengaku senang ada pendidikan anak usia dini yang memberi pembekalan dasar agama. 

Hal ini diungkapkannya Tinawati saat menerima audiensi Badan Koordinasi Taman Kanak-kanak Islam Indonesia Dewan Masjid Indonesia (BKTKI-DMI) di gedung PKK Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Kamis (9/4/2026). Ia juga mendapatkan masukan bagaimana mengelola PAUD berbasis masjid. 

"Alhamdulillah, hari ini kami audiensi bersama dengan BKTKI-DMI Provinsi Banten, mendengarkan masukan, arahan, kemudian harapan ke depannya nanti bagaimana mengelola PAUD berbasis masjid," kata Tinawati.

Tinawati juga diperkenakan kepada para pengurus BKTMI-DMI baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Termasuk mendapatkan penyerahan AD/ART organisasi untuk dipelajari. 

Ia mengatakan, PAUD berbasis masjid menjadi terobosan untuk pendidikan anak usia dini. Sebagai bentuk kepedulian, ia akan mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan bantuan meskipun bukan menjadi kewenangan. 

"Walaupun ada salah satu aturan baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait dengan pendidikan dasar 13 tahun," katanya. 

Di tempat yang sama, Ketua BKTKI-DMI Provinsi Banten Tutiyanah mengatakan, pihaknya mengapresiasi Bunda PAUD Provinsi Banten untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Organisasi ini menurutnya masih baru dan perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. 

"BKTKI-DMI Provinsi Banten baru dibentuk pada bulan November tahun 2025, jadi ini adalah audiensi kami dengan stakeholder yang pertama dengan Bunda PAUD Provinsi Banten," tambahnya. 

Soal PAUD berbasis masjid juga mendapatkan sambutan dari Bunda PAUD Provinsi Banten. Harapannya, ada kolaborasi yang bisa dilakukan agar pendidikan anak usia dini  semakin optimal. 

"Mudah-mudahan merespons kerjasama BKTKI-DMI Provinsi Banten dengan Bunda PAUD Provinsi Banten. Nanti, pokoknya sama-sama kita jalan bareng,” katanya.

(ADV).

Mahasiswa FEB Untirta Lolos Google Student Ambassador, Siap Dorong Literasi Teknologi di Kampus

Muhammad Wira Pratama Mahasisawa FEB Untirta Lolos Program Google Student Ambassador (GSA).

Serang — Kabar membanggakan datang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Muhammad Wira Pratama, mahasiswa kelas 4D Jurusan Perbankan dan Keuangan dengan NIM 5504240066, berhasil lolos dalam program Google Student Ambassador (GSA), sebuah program resmi dari Google yang menunjuk mahasiswa sebagai representatif di lingkungan kampus.

Google Student Ambassador merupakan program yang bertujuan menjembatani antara Google dengan komunitas akademik. Dalam perannya, para ambassador diharapkan dapat membantu mahasiswa dan tenaga pendidik dalam memaksimalkan penggunaan teknologi dan berbagai tools Google guna meningkatkan produktivitas serta inovasi di dunia pendidikan.

Wira mengungkapkan bahwa ketertarikannya mengikuti program ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI). Ia ingin berkontribusi sebagai representasi mahasiswa yang mampu mendorong pemanfaatan teknologi secara optimal di lingkungan kampus.

“Melihat perkembangan AI yang begitu cepat, saya ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Saya ingin membantu mahasiswa untuk memaksimalkan potensi teknologi agar lebih produktif dan inovatif,” ujarnya.

Informasi mengenai program GSA diperoleh Wira melalui riset mandiri di portal resmi Google for Education serta komunitas teknologi dan media sosial resmi Google Indonesia. Ia juga aktif memantau berbagai program pengembangan kepemimpinan mahasiswa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas diri di bidang teknologi.

Proses seleksi GSA sendiri dikenal ketat dan kompetitif. Tahapan seleksi meliputi administrasi, pembuatan konten video kreatif untuk menunjukkan personal branding dan pemahaman teknologi, hingga wawancara mendalam. Penilaian difokuskan pada kemampuan kandidat dalam memberikan dampak nyata melalui solusi digital di lingkungan sekitar.

Program ini diikuti oleh puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan informasi, jumlah pendaftar tahun ini mencapai lebih dari 20.000 peserta, dan hanya sekitar 2.000 mahasiswa terbaik yang terpilih untuk menjadi bagian dari tim Google di berbagai wilayah.

Wira juga menyampaikan bahwa dukungan dari Program Studi D3 Perbankan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilannya. Kaprodi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi di luar kurikulum formal, khususnya dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam bidang perbankan.

“Dukungan moral dan apresiasi dari kampus menjadi motivasi tambahan bagi saya untuk terus berkembang dan akhirnya bisa lolos di program ini,” tambahnya.

Sebagai penutup, Wira membagikan pesan inspiratif bagi mahasiswa lainnya. Ia mengajak untuk tidak takut mencoba, terus haus akan ilmu dan teknologi, serta membangun personal branding yang kuat. Selain itu, kemampuan komunikasi dan kepemimpinan juga dinilai penting agar dapat membawa dampak positif bagi lingkungan.

“Jangan pernah menyerah saat gagal, karena masih banyak peluang di luar sana yang bisa dieksplorasi. Justru dari kegagalan itulah awal dari keberhasilan,” pesannya.

Pengumuman kelolosan program Google Student Ambassador sendiri diterima Wira pada 1 April 2026 melalui email resmi.

Tak hanya berprestasi di bidang akademik dan teknologi, Wira juga aktif dalam ajang duta daerah. Ia merupakan Runner Up 1 Kang Kota Serang 2025 dan akan melanjutkan kompetisi ke tingkat Provinsi Banten pada ajang Kang Nong tahun 2026.

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa Untirta lainnya untuk terus berinovasi dan berkontribusi, baik di tingkat nasional maupun global. (***).

Pemprov Banten Luncurkan Aplikasi Samsat Ceria, Solusi Praktis Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Resmikan Peluncuran Aplikasi Samsat Ceria, Pada Selasa, (31/03/2026).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten resmi meluncurkan aplikasi Samsat Ceria sebagai inovasi layanan digital untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa membayar kewajiban pajak secara cepat, aman, dan tanpa antre di kantor Samsat. 

Peluncuran dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi bersama Direktur Utama Pusat Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, dan Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusuma. Hadir juga jajaran Tim Pembina Samsat kabupaten dan kota se-Banten di Aston Hotel Serang pada Selasa (31/3/2026). 

Sekda Deden Apriandhi mengatakan, aplikasi Samsat Ceria menjadi inovasi dalam mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor Samsat, ATM, maupun menggunakan jasa perantara. Hanya lewat aplikasi ini, seluruh proses pembayaran dapat dilakukan secara digital di mana saja. 

“Alhamdulillah, hari ini kita meluncurkan aplikasi Samsat Ceria yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Ini bentuk upaya kami memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wajib pajak,” ujarnya.

Aplikasi Samsat Ceria sendiri dirancang sebagai platform layanan terintegrasi yang menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengelola data kendaraan pribadi maupun keluarga, melakukan verifikasi identitas secara digital, hingga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online lengkap dengan riwayat transaksi yang tercatat secara transparan. Selain itu, tersedia pula layanan dokumen digital seperti E-TBPKP (STNK Digital Kendaraan) E-Pengesahan (bukti pengesahan STNK), dan E-KD (elektronik asuransi jasaraharja), serta opsi pengiriman dokumen langsung kepada wajib pajak.

Keunggulan lain dari aplikasi ini adalah fleksibilitas pembayaran, di mana pajak kendaraan tidak hanya dapat dibayarkan oleh pemilik kendaraan, tetapi juga oleh pihak lain selama data dan dokumen kendaraan telah terverifikasi di aplikasi. Hal ini memberikan kemudahan lebih luas bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mengakses layanan tersebut, wajib pajak dapat dengan mudah mengunduh aplikasi Samsat Ceria melalui ponsel pintar. Aplikasi ini tersedia di platform Android maupun iOS melalui masing-masing toko aplikasi, sehingga dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

“ini apikasi yang sangat baik,” kata Deden.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Berly Rizki Natakusuma menjelaskan, peluncuran aplikasi Samsat Ceria merupakan upaya mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), khususnya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan. Pengembangan aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem dalam aplikasi mencakup validasi data wajib pajak guna memastikan akurasi kepemilikan kendaraan, proses registrasi kendaraan bermotor yang lebih terintegrasi, serta kemudahan transaksi pembayaran dan pengesahan secara elektronik.

“Aplikasi ini kami inisiasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Saat ini Bapenda Banten memiliki beberapa kanal pembayaran digital, di antaranya aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) dan Samsat Ceria. Perbedaan keduanya terletak pada fleksibilitas penggunaan, di mana SIGNAL hanya dapat digunakan oleh pemilik kendaraan secara langsung, sedangkan Samsat Ceria memungkinkan pembayaran dilakukan oleh pihak lain dengan persyaratan verifikasi data yang lengkap.

“Harapannya, layanan Samsat di Banten menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan,” katanya.

(Adv).

Gubernur Andra Soni: Warga Banten Tak Perlu Panik, Harga BBM Dipastikan Tidak Naik

Gubernur Banten Andra Soni, Menghimbau Masyarakat Untuk Tidak Terpengaruh Isu Kenaikan BBM Pada 1 April 2026

Gubernur Banten Andra Soni mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau antre berbondong-bondong di SPBU untuk membeli bahan bakar minyak. Pemerintah pusat sudah memastikan bahwa harga BBM tidak mengalami kenaikan usai munculnya isu BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi yang mengalami penyesuaian harga di tanggal 1 April 2026. 

“Mulai besok masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu berbondong-bondong melakukan antrean di SPBU apalagi melakukan penimbunan BBM,” kata Andra Soni di Kota Serang, Selasa (31/3/2026). 

Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya di tengah dinamika kondisi global.

“Pemerintah Provinsi Banten mendukung kebijakan pemerintah pusat yang tidak menaikkan harga BBM,” katanya.

Andra Soni menambahkan, pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sudah memberikan perintah bersama kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina mengenai isu kenaikan harga BBM ini. Keputusan atas arahan tersebut adalah pemerintah menjunjung tinggi kepentingan masyarakat Indonesia. 

“Ini langkah yang sangat baik dari pemerintah pusat berdasarkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," tambahnya. 

Oleh sebab itu, Andra Soni sekali lagi meminta kepada masyarakat Banten untuk tidak terpengaruh pada isu yang berkembang mengenai kenaikan harga BBM pada 1 April 2026. Ia berharap, melalui pernyataan pemerintah, masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan tidak perlu panik. 

Gubernur juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan Work From Home (WFH). Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu upaya efisiensi penggunaan energi, termasuk penghematan BBM.

Ia pun menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk turut berperan dalam penghematan energi dengan mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Para ASN diharapkan mampu memberikan teladan bagi masyarakat agar tidak melakukan pemborosan. 

“Kami juga mendukung kebijakan WFH, khususnya pada hari Jumat. ASN diharapkan dapat berhemat dalam penggunaan BBM dan menjadi contoh bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM subsidi dan non subsidi besok, 1 April 2026. Pemerintah menjunjung tinggi dan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia dalam setiap keputusan termasuk mengenai BBM. 

"Jadi, perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan," kata Prasetyo dalam pernyataan pers di Jakarta pada hari ini.

(Adv).

Berbasis Manajemen Talenta, 132 Pejabat Pemprov Banten Resmi Dilantik

Gubernur Banten Andra Soni Melantik 132 Pejabat Pemerintahan Provinsi Banten.

Gubernur Banten Andra Soni melantik 132 pejabat Administrator dan Pengawas pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 161 Tahun 2026 dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Andra Soni menegaskan, pelantikan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Proses pengisian jabatan juga melalui manajemen talenta dan berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

“Saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dilantik pada hari ini,” ungkap Andra Soni.

Selanjutnya, Andra Soni juga menekankan kepada pejabat yang baru dilantik untuk memperhatikan pentingnya semangat kerja yang adaptif, responsif, dan efisien dalam menjalankan program pembangunan serta mengoptimalkan pelayanan publik. Semangat kerja harus berdasarkan nilai pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. 

“Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik agar segera beradaptasi, membangun kerja sama tim, sinergi, dan kolaborasi dalam mewujudkan visi misi serta program prioritas,” katanya.

Menurut Andra Soni, seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat dalam merealisasikan program prioritas daerah. Termasuk harus mampu mengedepankan inovasi dalam pencapaian target kinerja serta membangun komunikasi yang baik di lingkungan birokrasi.

“Kedepankan inovasi dan pastikan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran, bangun hubungan kerja yang konsultatif dan kolegial bersama pejabat fungsional dan pelaksana di setiap perangkat daerah,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengingatkan kembali komitmen dasar ASN dan pejabat dalam menjalankan tugas untuk siap melayani, bukan dilayani. Sehingga Pemprov Banten akan terus melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pegawai.

“Setiap ASN harus siap ditempatkan di mana saja dan bekerja di mana saja. Jabatan adalah amanah, bukan pilihan. Saya akan terus memantau, melihat, dan mengevaluasi setiap kinerja. Keputusan hari ini juga dapat ditinjau kembali apabila terdapat ketidaksesuaian,” pungkasnya.

Sebagai informasi, proses pengisian jabatan Administrator dan Pengawas  tersebut menggunakan mekanisme manajemen talenta untuk rotasi mutasi jabatan sebanyak 58 orang dan promosi sebanyak 74 orang. Untuk jabatan tertentu telah mendapatkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dan persetujuan pengangkatan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(Adv).